Demokrasi Parlementer
Demokrasi Parlementer disebut juga sebagai Demokrasi Liberal, yang merupakan masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada presiden.
Selain itu, Demokrasi Parlementer juga disebut sebagai Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Demokrasi Parlementer berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959.
Pada masa ini, kabinet-kabinet yang bekerja tidak pernah berumur panjang. Sebab, kabinet-kabinet itu dijatuhkan oleh Mosi Tidak Percaya partai-partai politik yang ada di parlemen.
Beberapa kabinet yang pernah memerintah pada masa Demokrasi Parlementer adalah:
Baca juga: Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Presidensial ke Parlementer
Demokrasi Terpimpin berlaku setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, di mana Indonesia resmi beralih dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.
Sementara itu, Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa adanya anarki liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.
Adapun yang dimaksud dari demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang sepuh atau tetua.
Menurut Soekarno, sistem demokrasi terpimpin inilah yang sesuai dengan UUD 1945.
Baca juga: Apa Peran Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin?
Demokrasi Pancasila Orde Baru
Demokrasi Pancasila Orde Baru berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998.
Kehadiran Orde Baru pada saat itu telah membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia.
Pada masa ini, Pancasila dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara, dengan harapan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dalam setiap aspek kehidupan manusia.
Namun, pada praktiknya, terjadi penyimpangan terhadap sistem Demokrasi Pancasila Orde Baru.
Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah karena ada tuntutan agar Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
Kemudian, berkembang pula budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga masa Orde Baru juga dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia.
Puncak dari KKN adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia pada 1997.
Sementara itu, salah satu tindakan nepotisme yang dilakukan Soeharto adalah mengeluarkan sekitar delapan keppres yang disinyalir memberi keuntungan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya.
Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa Demokrasi Pancasila Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila disebut-sebut sama dengan kediktatoran.
Baca juga: Sumber Nilai Moral dalam Demokrasi Pancasila
Mesin Pemanen Padi
Mesin pemanen padi adalah peralatan pertanian yang memiliki peran kunci dalam proses panen tanaman padi. Fungsinya adalah untuk menggantikan pekerjaan manual yang melelahkan dalam memanen padi. Mesin pemanen padi bekerja dengan cara memotong batang padi, memisahkan bulir padi dari tangkainya, dan mengumpulkannya dalam satu proses yang efisien. Dengan demikian, mesin ini membantu petani meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk panen, dan juga meminimalkan kerugian hasil panen. Fungsi utama mesin pemanen padi adalah mengoptimalkan hasil panen padi dan menjaga kualitas bulir padi yang dihasilkan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan dan ekonomi pertanian.
Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian di Indonesia, penggunaan teknologi pertanian menjadi sangat penting. Beberapa contoh teknologi pertanian yang diterapkan di Indonesia seperti alat penyemprot yang menggunakan mesin serbaguna dan traktor tangan sangat membantu petani, terutama dalam efisiensi waktu.
Baca juga: Bagaimana Cara Kerja Mesin Perontok Padi?
Jika Sobat Honda memerlukan teknologi pertanian tersebut, seperti mesin serbaguna atau traktor tangan, Anda bisa mengunjungi Honda Power. Terdapat berbagai alat-alat untuk bertani yang dibekali dengan teknologi canggih. Proses bertani pun jadi lebih mudah dan efisien berkat kehadiran alat-alat tersebut.
Temukan mesin serbaguna dan traktor tangan terbaik dan tepercaya sesuai dengan kebutuhan Anda hanya di Honda Power Products sekarang juga!
Honda Power Products Indonesia
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Parlementer disebut juga sebagai Demokrasi Liberal, yang merupakan masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada presiden.
Selain itu, Demokrasi Parlementer juga disebut sebagai Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Demokrasi Parlementer berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959.
Pada masa ini, kabinet-kabinet yang bekerja tidak pernah berumur panjang. Sebab, kabinet-kabinet itu dijatuhkan oleh Mosi Tidak Percaya partai-partai politik yang ada di parlemen.
Beberapa kabinet yang pernah memerintah pada masa Demokrasi Parlementer adalah:
Baca juga: Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Presidensial ke Parlementer
Demokrasi Terpimpin berlaku setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, di mana Indonesia resmi beralih dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.
Sementara itu, Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa adanya anarki liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.
Adapun yang dimaksud dari demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang sepuh atau tetua.
Menurut Soekarno, sistem demokrasi terpimpin inilah yang sesuai dengan UUD 1945.
Baca juga: Apa Peran Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin?
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin berlaku setelah Presiden mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.
Dekrit itu dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tak terbatas dan pemusatan kekuasaan.
Demokrasi Terpimpin yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Ir. Soekarno juga menjelaskan kalau Demokrasi Terpimpin sifatnya kekeluargaan dan sesuai UUD 1945.
Namun dalam penerapannya, kekuasaan presiden malah jadi lebih besar dan mengarah ke sikap otoriter.
Hal ini merupakan bentuk penyimpangan sehingga demokrasi ini harus diganti dengan Demokrasi Pancasila.
Baca Juga: Pasal UUD 1945 yang Berkenaan dengan Demokrasi Pancasila, Materi PPKn
Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Teknologi pertanian mampu memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Kehadiran teknologi pertanian seperti sistem irigasi yang menggunakan mesin pompa air dari Honda, membuat petani dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses produksi.
Penggunaan alat penyemprot yang menggunakan mesin serbaguna juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Ketika produktivitas pertanian meningkat, petani dapat memenuhi permintaan pasar dengan cepat. Hal ini tentu berdampak positif pada perekonomian Indonesia dan kesejahteraan petani.
Demokrasi Pancasila Orde Baru
Demokrasi Pancasila Orde Baru berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998.
Kehadiran Orde Baru pada saat itu telah membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia.
KOMPAS.com - Sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia tercatat telah menerapkan empat sistem demokrasi.
4 sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah:
Baca juga: Penyebab Penyimpangan terhadap Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru
Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian
Teknologi pertanian juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian di Indonesia. Saat petani menggunakan teknologi seperti pupuk organik dan sistem irigasi, petani dapat memproduksi tanaman yang lebih sehat dan berkualitas tinggi.
Penggunaan teknologi pengolahan tanah yang tepat dan pemilihan varietas tanaman yang cocok juga dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian. Hal ini dapat membantu petani dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pasar, serta meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar lokal maupun internasional.
Meningkatnya kualitas hasil pertanian juga berdampak positif pada kesehatan konsumen dan lingkungan sekitar. Untuk itu, penggunaan teknologi pertanian yang tepat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan di Indonesia.
Demokrasi Pancasila Reformasi
Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden Indonesia, kedudukannya diganti oleh Wakil Presiden BJ Habibie, pemimpin era Reformasi.
Di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto dihapuskan.
Kemudian, Presiden BJ Habibie juga memberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Lebih lanjut, sistem multipartai juga diberlakukan pada era Reformasi, yang dapat dilihat pada Pemilihan Umum 1999.
Demokrasi Pancasila Reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
Bobo.id - Pada materi PPKn kelas 11 SMA, kita akan belajar tentang macam-macam demokrasi di Indonesia.
Seperti kita tahu, Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Apa itu, Bo?
Bersumber dari Gramedia.com, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Demokrasi juga bisa berarti pandangan hidup yang mengutamakan perlakuan sama bagi semua masyarakat.
Sistem ini punya beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, hingga beragama.
KOMPAS.com - Sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia tercatat telah menerapkan empat sistem demokrasi.
4 sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah:
Baca juga: Penyebab Penyimpangan terhadap Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru
